​

 

Perjanjian Fasilitas Pembiayaan ini (”Perjanjian”) dibuat dan disepakati pada tanggal dimana Prosedur Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) Perjanjian ini dituntaskan pada Platform (Tanggal Persetujuan) oleh dan antara:

1. Pemberi Pinjaman, suatu perusahaan atau individu yang terdapat dalam Informasi Pemberi Pinjaman Lampiran 1 pada Perjanjian ini, dalam hal ini diwakili oleh Dino Setiawan selaku Direktur PT SimpleFi Teknologi Indonesia, dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini serta bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman (“Pemberi Pinjaman”);

2. PT SimpleFi Teknologi Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Ruko the Boulevard Nomor 9, Jl. Jakarta Garden City Cakung Timur 13910, dalam hal ini diwakili oleh Rama Notowidigdo selaku Direktur Utama, dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk menyepakati Perjanjian ini untuk dan atas nama PT SimpleFi Teknologi Indonesia dalam rangka menyatakan persetujuannya sebagai Kuasa dari Pemberi Pinjaman (“Perusahaan”); dan

3. [nama Peminjam], Warga Negara Indonesia, lahir di [masukan tempat lahir], pada tanggal [masukkan tanggal], beralamat tinggal di [masukkan alamat], pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana terekam dan tercatat pada Platform dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, dengan keterangan mengenai penerima pinjaman baik keterangan fisik dan identitas lainnya terekam serta tersimpan dalam Platform (“Peminjam”).

 

Pemberi Pinjaman, Perusahaan dan Peminjam untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

 

BAHWA,

1. Perusahaan adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“LPMUBTI”) melalui Platform berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77”), dimana Perusahaan telah terdaftar pada OJK dan karenanya berhak dan berwenang bertindak sebagai perantara untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Peminjam untuk menyepakati Perjanjian dan dalam rangka penyaluran Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Peminjam melalui Perusahaan;

2. Peminjam telah mengajukan Permohonan Fasilitas Pembiayaan pada Platform yang telah disetujui oleh Perusahaan berdasarkan Penilaian Perusahaan dan karenanya terhadapnya Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Peminjam.

3. Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada setiap Peminjam yang telah disetujui oleh Perusahaan sebagaimana diberitahukan kepada Pemberi Pinjaman dan terhadapnya telah disetujui oleh Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Adapun bukti persetujuan dari Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan atas Perjanjian ini adalah melalui penawarannya kepada Peminjam pada Platform.

4. Untuk dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan janji-janji berikut dalam Perjanjian ini, Para Pihak dalam Perjanjian ini menyepakati hal-hal sebagai berikut.

 

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

​

1. Definisi

Kecuali dengan secara tegas dinyatakan lain, seluruh istilah yang didefinisikan di Perjanjian ini memiliki pengertian sebagai berikut:

1. "Akun Peminjam” adalah akun pribadi Peminjam yang dibukakan dan disediakan Perusahaan pada Platform dimana Peminjam dapat, (i) mengajukan Permohonan Fasilitas Pembiayaan; (ii) mengunduh dokumen persyaratan dan memberikan informasi lain yang diwajibkan terkait pengajuan Permohonan Fasilitas Pembiayaan; dan (iii) mengetahui ketentuan dan jadwal pelunasan Angsuran dan/atau Nilai Terutang yang diwajibkan berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

2.  “Angsuran” adalah jumlah kewajiban finansial berupa pembayaran secara bertahap atas Nilai Terutang yang wajib dibayar dan dilunasi oleh Peminjam sesuai Jadwal Angsuran dalam perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

3. “Biaya Lain” adalah setiap dan semua ongkos, biaya, pajak, administrasi, biaya notaris atau konsultan hukum, biaya pengikatan Perjanjian, survey atau inspeksi oleh Perusahaan baik langsung dan tidak langsung, biaya penagihan, biaya penarikan, dan biaya-biaya terkait lainnya yang timbul dari kesepakatan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini.

4. “Calon Peminjam Potensial” adalah pihak yang hendak atau akan menerima Fasilitas Pembiayaan dan karenanya telah mengajukan Permohonan Fasilitas Pembiayaan untuk dilakukan Penilaian Perusahaan.

5. “Fasilitas Pembiayaan” adalah fasilitas pembiayaan yang diatur dalam Pasal 2.1 Perjanjian ini.

6.  “Hari Kerja” adalah hari selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di Indonesia, dimana bank-bank di Jakarta buka untuk melakukan kegiatan usahanya.

7. “Jadwal Angsuran” adalah jadwal yang menetapkan tanggal pembayaran Angsuran yang wajib dipatuhi oleh Peminjam untuk pelunasan Nilai Terutang berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

8. “Jangka Waktu Angsuran” adalah jangka waktu pembayaran Angsuran atas pemanfaatan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

9. “Kebijakan Privasi” adalah ketentuan perihal akses, perolehan, pemanfaatan, penyimpanan dan penyingkapan data pribadi Peminjam sehubungan dengan pemanfaatan LPMUBTI dari Perusahaan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

10. “Kuasa” adalah kuasa yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian untuk bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

11. “Kode Agen Penjual” adalah kode khusus yang dimiliki Penjual sebagai bukti bahwa Penjual terikat pada Perjanjian Kemitraan dan wajib dicantumkan pada Platform sebelum membeli Obyek Pembiayaan menggunakan Fasilitas Pembiayaan.

12. “LPMUBTI” adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana yang diatur dalam POJK 77 yang disediakan Perusahaan melalui Platform, yang dalam hal ini adalah layanan Perusahaan bagi Calon Peminjam Potensial yang hendak memperoleh Fasilitas Pembiayaan, dan bagi Peminjam untuk memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan.

13. “Pihak Terkait” adalah direksi, komisaris, karyawan, manajemen, pemegang saham, afiliasi, kuasa dan/atau perwakilan Perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah Pemberi Pinjaman dan keluarganya (sesuai konteksnya).

14. “Permohonan Asistensi” adalah tindakan Perusahaan yang menghubungi Nomor Darurat sebagaimana yang dimaksud dalam Kebijakan Privasi atas kegagalan atau kelalaian Peminjam melunasi jumlah Pinjaman dan bunga Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo dimana pihak individu yang dihubungi selaku pemilik Nomor Darurat dapat dimintakan bantuannya oleh Perusahaan atau pihak yang ditunjuk Perusahaan untuk membantu Perusahaan mengingatkan Peminjam agar segera melunasi utang tertunggak berdasarkan Perjanjian, dengan ketentuan permintaan tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada tidak adanya paksaan kepada pihak yang bersangkutan dan disampaikan tanpa bentuk kekerasan maupun intimidasi dalam wujud apapun.

15. “Pinjaman” adalah setiap nilai pinjaman pokok atas pemanfaatan Fasilitas Pembiayaan (berdasarkan setiap Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya yang disepakati Peminjam) untuk tujuan pembelian Obyek Pembiayaan yang disalurkan Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan kepada Peminjam melalui pengirimannya ke Rekening Penjual berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

16. “Nilai Terutang” adalah setiap Angsuran berikut masing-masing Bunga Pembiayaan, Denda Keterlambatan, Biaya Lain dan jumlah kewajiban finansial lainnya (termasuk Pelunasan Dipercepat pada Pasal 8 dan/atau Kewajiban Pembayaran Dipercepat atau Accelerated Maturity dalam Pasal 17 huruf (a) Perjanjian), kewajiban pembayaran dipercepat atau kewajiban ganti rugi oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Perusahaan akibat atau terkait dengan peristiwa Cedera Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian ini) yang diatur dalam masing-masing Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya yang disepakati Peminjam sehingga wajib dibayar dan dilunasi oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan/atau setiap perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

17. “Nomor Darurat” adalah nomor individu yang dicantumkan Calon Peminjam Potensial dengan tunduk pada Kebijakan Privasi, termasuk Peminjam saat masih merupakan Calon Peminjam Potensial, dalam proses pengajuan Permohonan Fasilitas Pinjaman yang khusus digunakan dalam upaya penagihan oleh Perusahaan atas nama Pemberi Pinjaman kepada Peminjam atas kegagalan atau kelalaiannya membayar lunas Angsuran sesuai Jadwal Angsuran menurut ketentuan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

18. “Obyek Pembiayaan” adalah barang dan/atau jasa yang dapat dibeli oleh Peminjam dari Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.2 Perjanjian ini dengan memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan.

19. “Penjual” adalah penyedia atau penjual Obyek Pembiayaan, yaitu pihak baik individu atau entitas berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang menjual Obyek Pembiayaan untuk dibeli oleh Peminjam dengan memanfaatkan Fasilitas Pembayaran berdasarkan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa Penjual merupakan pihak yang terikat pada Perjanjian Kemitraan.

20. “Penilaian Perusahaan” adalah adalah proses penilaian dan analisis oleh Perusahaan terhadap Permohonan Fasilitas Pembiayaan dan Calon Peminjam Potensial sesuai prosedur, kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh diskresi mutlak Perusahaan dalam rangka menilai kelayakan kredit (creditworthiness) dari Calon Peminjam Potensial untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan.

21. “Perjanjian Kemitraan” adalah perjanjian tertulis yang disepakati Perusahaan dengan Penjual yang mengatur perihal kerjasama antara Perusahaan dan Penjual untuk Perusahaan menyalurkan Fasilitas Pembiayaan kepada Peminjam berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan terkait (termasuk Perjanjian ini, dalam konteks Peminjam yang terlibat) untuk membeli Obyek Pembiayaan dari Penjual.

22. “Permohonan Fasilitas Pembiayaan” adalah aplikasi permohonan untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan, yaitu informasi atau keterangan tertulis maupun secara elektronik melalui Platform yang diajukan oleh Calon Peminjam Potensial kepada Perusahaan untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian.

23. “Platform” adalah (a) portal web dan/atau versi mobile dari portal web yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan yang saat ini terletak di dan dapat diakses pada URL berikut: www.awantunai.com beserta perubahan URL tersebut dari waktu ke waktu; dan/atau (b) aplikasi mobile dari www.awantunai.com yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan, termasuk iOS dan android berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

24. “POJK 77” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diubah, diamandemen, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

25. “Rekening Penampungan” adalah suatu rekening giro sebagaimana dimaksud dalam POJK 77 yang wajib digunakan dalam transaksi LPMUBTI antara Pemberi Pinjaman dengan Peminjam yaitu escrow account yang meliputi virtual account dan disediakan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dengan bank penyedia Rekening Penampungan, dimana dalam hal ini dibuat di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari dan kepada Peminjam dan/atau Pemberi Pinjaman (sesuai konteksnya) baik untuk atau terkait pengiriman Pinjaman dan penerimaan pembayaran setiap Angsuran sesuai Jadwal Angsuran.

26. “Rekening Virtual” adalah nomor identifikasi Pemberi Pinjaman yang dibuka dan dibuat oleh bank, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penerimaan pembayaran dalam transaksi LPMUBTI kepada suatu rekening.

27. “Rekening Bank Pemberi Pinjaman” adalah rekening bank pribadi Pemberi Pinjaman yang menjadi rekening tujuan akhir pengembalian dana Pinjaman dari Peminjam.

28. “Rincian Pembiayaan” adalah keterangan mengenai Fasilitas Pembiayaan maupun aspek komersial lainnya termasuk Angsuran dan Jangka Waktu Angsuran sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 2 Perjanjian.

29. “Rekening Penjual” adalah rekening bank Penjual yang tercantum pada Perjanjian Kemitraan dan terdaftar pada Platform sebagai rekening tujuan pengiriman Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Peminjam melalui Perusahaan untuk tujuan pembelian Obyek Pembiayaan dengan memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan.

30. “Syarat dan Ketentuan” adalah syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Platform yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

31. “Tunggakan” adalah bagian tertentu atau seluruh bagian Nilai Terutang yaitu meliputi, antara lain, tunggakan Angsuran tersisa, tunggakan Bunga Pembiayaan, Denda Keterlambatan, Kewajiban Pelunasan Dipercepat (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian), Kewajiban Pembayaran Dipercepat atau Accelerated Maturity (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (a) Perjanjian), Biaya Lain atau setiap jumlah lainnya yang wajib dibayar oleh Peminjam atas kelalaian pembayaran kewajiban finansialnya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya sesuai dengan Jadwal Angsuran berikut tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

32. “UU ITE” adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

​

2. Interpretasi

Judul-judul pada Perjanjian ini hanya untuk kemudahan semata dan tidak dapat digunakan dalam menafsirkan Perjanjian ini, kecuali berdasarkan konteksnya diartikan secara lain:

1. kata-kata yang menyatakan suatu jenis kelamin mencakup juga seluruh jenis kelamin dan kata-kata yang menyatakan bentuk tunggal juga termasuk bentuk jamak dan sebaliknya;

2. setiap bagian dari kalimat atau bentuk gramatikal atau ungkapan yang sama atas suatu kata atau frase yang didefinisikan dalam Perjanjian ini memiliki makna yang saling berkorespondensi;

3. setiap kata yaitu hukum dan/atau peraturan perundang-undangan atau sejenisnya harus dipahami sebagai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berikut perubahan, pengurangan atau penambahannya dari waktu ke waktu;

4. bagian Pendahuluan atau Lampiran (apabila ada) dari Perjanjian ini merupakan bentuk yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini dan akan dianggap, dibaca dan diartikan sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

5. judul dan garis bawah hanyalah untuk memudahkan dan tidak mempengaruhi penafsiran atas Perjanjian ini dan perlu dikesampingkan ketika menafsirkan Perjanjian ini;

6. kata-kata yang menyatakan orang perorangan termasuk setiap perseroan atau badan lainnya, berupa badan korporasi atau bukan korporasi, persekutuan, asosiasi, tortas publik, dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan yang sama atau tergabung, atau badan hukum atau komersial lainnya atau bentuk usaha lainnya dan sebaliknnya (termasuk eksekutor, administrator, penerus, pengganti, penerima pengalihan dan pengalihan yang diijinkan dari orang bersangkutan);

7. rujukan terhadap suatu pihak di dalam suatu dokumen mencakup penerus, orang yang ditunjuk, perwakilan pribadi dan penerima pengalihan yang diijinkan dari pihak tersebut;

8. rujukan terhadap suatu waktu dan tanggal atas pelaksanaan suatu kewajiban oleh suatu pihak merupakan rujukan pada waktu dan tanggal di Jakarta, kecuali dinyatakan lain;

9. setiap rujukan pada “secara tertulis” atau ungkapan yang serupa mencakup juga rujukan terhadap surat elektronik, transmisi faksimili atau alat komunikasi sejenis lainnya; dan

10. kata-kata “termasuk” tidak terbatas dan akan dianggap diikuti dengan kata-ata “namun tidak terbatas pada”, baik apabila kata-kata tersebut diikuti dengan kata-kata “namun tidak terbatas pada” maupun tidak.

​

PASAL 2

FASILITAS PEMBIAYAAN DAN OBYEK PEMBIAYAAN

​

Fasilitas Pembiayaan

1. Pemberi Pinjaman memahami bahwa penilaian atas kelayakan kredit dari Calon Peminjam Potensial untuk disalurkan Fasilitas Pembiayaan adalah ditentukan oleh pertimbangan tunggal, final dan mutlak dari Perusahaan melalui Penilaian Perusahaan yang tidak dapat diganggu gugat.

2. Atas Penilaian Perusahaan, maka Pemberi Pinjaman dengan ini setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Peminjam melalui Perusahaan berdasarkan Kuasa dari Pemberi Pinjaman, dengan pembayaran kembali secara angsuran dan pemanfaatannya khusus untuk tujuan pembelian Obyek Pembiayaan dari Penjual, yaitu Fasilitas Pembiayaan dengan Rincian Pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini. 

3. Setiap Nilai Pinjaman yang diterima Peminjam berdasarkan Perjanjian ini setelah dituntaskannya setiap Prosedur Pencairan Fasilitas Pinjaman akan mengurangi jumlah Fasilitas Pembiayaan yang informasinya tersedia pada Akun Peminjam. Pelunasan Nilai Terutang berdasarkan setiap Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya akan menambah jumlah Fasilitas Pembiayaan (yang jumlah sebelumnya berkurang akibat diterimanya nilai Pinjaman oleh Peminjam) yang jumlahnya bertambah yaitu ditambahkan sesuai dengan nilai Pinjaman (yang termasuk dalam bagian dari Nilai Terutang) setelah diterimanya pelunasan masing-masing Nilai Terutang oleh Pemberi Pinjaman.

4. Atas pertimbangan atau diskresi Perusahaan, maka Perusahaan dapat kapanpun mengurangi jumlah Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1 Perjanjian ini (“Pengurangan Fasilitas Pembiayaan”), dengan ketentuan:

1. Peminjam akan diberitahukan oleh Perusahaan perihal Pengurangan Fasilitas Pembiayaan tersebut melalui Akun Peminjam, e-mail atau telepon Peminjam yang tercatat pada Platform;

2. Pengurangan Fasilitas Pembiayaan berlaku efektif paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah disampaikannya pemberitahuan perihal Pengurangan Fasilitas Pembiayaan; dan

3. Jika Peminjam tidak setuju atas Pengurangan Fasilitas Pembiayaan tersebut di atas, maka Peminjam hanya dapat melakukan upaya tunggal berupa penghentian pemanfaatan Platform dan pemanfaatan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini, dengan menghubungi pihak Perusahaan melalui e-mail layanan konsumen (customer service) Perusahaan yang tercatat pada Platform, dan menyampaikan perihal penghentian tersebut sebagai dasar pengakhiran Perjanjian ini, dengan ketentuan mutlak bahwa:

1. pengakhiran Perjanjian tidak akan mempengaruhi jumlah dan hak tagih Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan atas Angsuran dan Nilai Terutang yang tetap wajib dilunasi oleh Peminjam sekalipun Perjanjian diakhiri Peminjam karena ketidaksetujuan atau keberatan Peminjam atas Pengurangan Fasilitas Pembiayaan tersebut; dan

2. Peminjam tidak memiliki hak apapun atas ganti rugi, kompensasi atau pemberian manfaat ekonomi dalam wujud apapun atas penghentian pemanfaatan Platform dan Fasilitas Pembiayaan tersebut di atas.

 

Obyek Pembiayaan

1. Obyek Pembiayaan yang dapat dibeli oleh Peminjam dengan memanfaatkan pencairan Fasilitas Pembiayaan adalah berupa, antara lain, barang dan/atau jasa dari Penjual sebagai berikut:

1. Obyek Pembiayaan dalam Wujud “Barang”

1. telepon seluler;

2. susu;

3. apotek;

4. pulsa; dan/atau

5. barang lain yang ditentukan Perusahaan dari waktu ke waktu sebagaimana dipublikasikan dalam Platform dan/atau Akun Peminjam, dimana pemberitahuan tersebut merupakan bagian dari Perjanjian ini (hingga dilakukannya pengakhiran atau perubahan jenis barang yang dimaksud).

1. Penjual akan melakukan pengambilan foto sebagaimana sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

 

Obyek Pembiayaan dalam Wujud “Jasa”

Yaitu, antara lain, keperluan perbaikan kendaaran bermotor pada bengkel dan jasa lainnya sebagaimana diberitahukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu baik melalui Akun Peminjam dan/atau Platform dan pemberitahuan tersebut merupakan bagian dari Perjanjian ini (hingga dilakukannya pengakhiran atau perubahan jenis jasa yang dimaksud) dan karenanya, sejak pemberitahuan tersebut di atas, maka Fasilitas Pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk transaksi pembelian jasa yang dimaksud antara Penjual dan Peminjam dengan tunduk pada ketentuam Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

1. Dalam rangka pemanfaatan Fasilitas Pembiayaan, maka Obyek Pembiayaan yang hendak dibeli oleh Peminjam wajib tercantum keterangannya dalam Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya, yaitu antara lain:

1. nama penjual;

2. jenis barang/jasa;

3. merek;

4. tipe/model (jika ada); dan

5. nomor seri (jika ada).

1. Perikatan hukum yang melahirkan kewajiban bagi Peminjam untuk membayar dan melunasi Angsuran dan/atau Nilai Terutang menurut ketentuan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya lahir pada tanggal dimana Prosedur Pencairan Fasilitas Pembiayaan dituntaskan sehingga Peminjam wajib melunasi Nilai Terutang menurut ketentuan pembayaran dan pelunasan setiap Angsuran dan/atau Nilai Terutang dalam masing-masing Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

2. Pemanfaatan Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian Obyek Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1 Perjanjian ini wajib tunduk pada ketentuan pencairan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan masing-masing Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya

​

Serah Terima Obyek Pembiayaan

1. Dalam hal Obyek Pembiayaan adalah “Barang”, maka untuk membuktikan keabsahan secara hukum atas serah terimanya adalah melalui penyerahan secara fisik atas barang tersebut sebagaimana dibuktikan dengan penyerahan “Berita Acara Serah Terima Barang” (“BAST Barang”) yang diterbitkan oleh Perusahaan melalui Platform setelah Peminjam menuntaskan bagian dari Prosedur Pencairan Fasilitas Pembiayaan pada Pasal 3 butir (h) Perjanjian ini. Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dianggap telah selesai setelah diterbitkannya BAST Barang oleh Perusahaan kepada Pembeli pada e-mail Pembeli yang tercatat pada Platform.

2. Dalam hal Obyek Pembiayaan adalah “Jasa”, maka untuk membuktikan keabsahan secara hukum atas serah terimanya adalah melalui pelaksanaan tuntas atas jasa tersebut sebagaimana dibuktikan dengan penyerahan “Berita Acara Serah Terima Jasa” (“BAST Jasa”) yang diterbitkan oleh Perusahaan melalui Platform saat penyelesaian jasa yang dimaksud dari Penjual selaku penyedia jasa. Penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dianggap telah selesai setelah diserahkannya BAST Jasa oleh Penjual yang bersangkutan.

​

PASAL 3

PROSEDUR PERUBAHAN PERJANJIAN FASILITAS PEMBIAYAAN

​

Sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan, peraturan, dan/atau hokum yang berlaku, maka dalam rangka prosedur perubahan Perjanjian di bawah ini, maka Peminjam wajib memperhatikan dan melaksanakan tahapan atau proses pencairan fasilitas pinjaman sebagai berikut:

1. Dalam rangka menyepakati perjanjian dengan Para Pihak lainnya, Peminjam dapat:

1. memberikan tanda centang (check mark) (√) pada kotak persetujuan (consent boxes) pada Platform dan kemudian memilih “Saya Paham dan Setuju atas perjanjian dengan Para Pihak lainnya, dan dengan memasukan kode SMS ini saya menyetujui dan menandatangani perjanjian pinjaman secara digital” setelah membaca Perjanjian; dan

2. memasukkan personal identification number (nomor identifikasi pribadi) sebagai OTP (One-Time Password) yang dikirimkan Perusahaan kepada ponsel Peminjam;

​

Dalam hal prosedur persetujuan di atas tidak dilakukan, maka Peminjam dapat menandatangani Perjanjian dengan Para Pihak lainnya dalam rangka menyetujui prosedur pencairan fasilitas pembiayaan.

Sub-Pasal e ini selanjutnya disebut sebagai “”

1. Para Pihak memahami dan menyepakati dengan tidak dapat ditarik kembali bahwa demi kepastian hukum:

1. pemenuhan dan dituntaskannya P4F di atas adalah sama dengan pemenuhan syarat pertama sahnya perjanjian yaitu “kesepakatan para pihak dalam perjanjian” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan dengan demikian tidak dapat dipertentangkan dan diragukan serta merupakan bukti yang sah dari kesepakatan Para Pihak atas Perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

2. P4F berikut mekanisme yang terkait daripadanya dalam Platform dikualifir sebagai Sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) dari UU ITE serta diterima secara hukum sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dalam konteks bukti persetujuan Peminjam terhadap Perjanjian dengan Para Pihak lainnya dan karenanya diterima secara hukum sebagai bagian dari pembuktian secara perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdata serta merupakan penambahan alat bukti hukum dalam Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) terkait penyelesaian sengketa.

1. Peminjam:

1. akan memperoleh konfirmasi dari Perusahaan melalui Platform mengenai pemanfaatan Fasilitas Pembiayaan;

2. wajib memilih (klik) “SAYA SETUJU” pada Platform setelah diperolehnya konfirmasi dari Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas;

3. membayar biaya administrasi yang dipersyaratkan oleh Perusahaan dalam Platform dan melunasi Angsuran pertama dari total angsuran yang diatur dalam Perjanjian dengan Para Pihak lainnya sehubungan dengan Nilai Terutang; dan

4. melaksanakan kewajibannya sebagai Peminjam berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

1. Pasal 3 huruf (a) di atas selanjutnya disebut sebagai P4F.

Ketentuan ini akan melahirkan kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

​

PASAL 4

KETENTUAN UMUM FASILITAS PEMBIAYAAN

​

1. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berikut pemanfaatan daripadanya dalam wujud pencairan Pinjaman melalui Perusahaan kepara Rekening Penjual yang bersangkutan sesuai ketentuan Perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

2. Jadwal Angsuran dan Jangka Waktu Angsuran dalam Perjanjian dengan Para Pihak lainnya tidak dapat diperpanjang oleh Para Pihak, kecuali ditentukan sebaliknya berdasarkan amandemen tertulis secara elektronik dengan ketentuan-ketentuan, syarat atau skema komersial yang diusulkan Perusahaan dan disepakati Peminjam.

3. Pemberi Pinjaman maupun Perusahaan serta Pihak Terkait wajib dibebaskan oleh Peminjam dari segala wujud kerugian, ongkos, biaya dan pengeluaran apapun, sehingga tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dilibatkan dalam segala hal, risiko, akibat hukum dan/atau konsekuensi merugikan apapun akibat dari atau yang berkaitan dengan pengajuan Permohonan Fasilitas Pembiayaan, pemberian kesepakatan terhadap Perjanjian, penggunaan Akun Peminjam, pemanfaatan Fasilitas Pembiayaan oleh Peminjam dan pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya oleh Peminjam yang:

1. melanggar ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan khususnya POJK 77;

2. melanggar ketentuan kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian dengan Para Pihak lainnya;

3. melanggar perjanjian atau komitmen Peminjam dengan pihak ketiga lain;

4. memicu atau menjadi penyebab konflik, gugatan, mengakibatkan proses sengketa, investigasi, audit, inspeksi, interogasi, penyelidikan, penyidikan dan pelanggaran hak pihak ketiga lain;

5. menyebabkan atau menjadi dasar dikenakannya sanksi, penalti atau hukuman dalam wujud apapun dari institusi pemerintah yang berwenang atau pihak lainnya; atau

6. mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap instruksi, kebijakan, prosedur, keputusan, surat edaran dan arahan institusi pemerintah atau putusan pengadilan maupun arbitrase.

   1. Pemberi Pinjaman, Perusahaan dan Pihak Terkait wajib dibebaskan oleh Peminjam dari segala wujud kerugian, ongkos, biaya dan pengeluaran apapun, sehingga tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dilibatkan dalam segala hal, risiko, akibat hukum dan/atau konsekuensi merugikan apapun akibat dari atau yang berkaitan dengan pelanggaran Perjanjian ini, termasuk di antaranya, kelalaian atau kegagalan Peminjam membayar Angsuran dan/atau melunasi Nilai Terutang sesuai ketentuan Perjanjian ini dan Perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

   2. Dengan menyepakati Perjanjian ini, maka Para Pihak telah menyatakan kesepakatannya pada Kebijakan Privasi pada Lampiran 3 yang turut tercantum pada Platform dan tersedia untuk diunduh oleh Peminjam, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

   3. Perusahaan berhak menyimpan seluruh bukti transfer Pinjaman ke Rekening Penjual atau rekening lain yang merupakan alat bukti yang turut menegaskan perihal kesepakatan Peminjam terhadap Perjanjian dengan Para Pihak lainnya berikut lahirnya kewajiban hukum bagi Peminjam untuk melunasi Nilai Terutang.

   4. Peminjam menyetujui bahwa Perusahaan atau Pemberi Pinjaman dapat mengalihkan piutang, melakukan cessie, novasi, dan/atau subrogasi atas Pinjaman dengan alasan apapun kepada pihak ketiga lainnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Peminjam.

​

PASAL 5

KUASA DARI PEMBERI PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN

​

1. Pemberi Pinjaman dengan tanpa syarat memberikan Kuasa kepada Perusahaan untuk mengatur, menyediakan dan menyalurkan Pinjaman kepada Peminjam (dengan dana Pemberi Pinjaman dalam Rekening Virtual atau rekening sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan), serta melakukan untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. pemberian kesepakatan, perancangan, negosiasi, penandatanganan, implementasi maupun restrukturisasi Perjanjian dan/atau Perjanjian dengan Para Pihak lainnya, perjanjian jaminan berikut perjanjian lain terkait Perjanjian dan/atau Perjanjian dengan Para Pihak lainnya, serta tindakan-tindakan lain yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian dan/atau Perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

2. penagihan dan penerimaan atas pembayaran Angsuran dan/atau pelunasan Nilai Terutang dari Peminjam dan termasuk menunjuk pihak lain untuk melakukan penagihan, termasuk dalam hal ini mengajukan perintah atau instruksi (baik secara konvensional, maupun dengan automation atau standing instruction) kepada bank rekanan (dengan memperhatikan ketentuan dalam persetujuan antara Perusahaan dengan bank rekanan pembuat, penyedia Rekening Penampungan dan/atau Rekening Virtual) atau ke rekanan pihak ketiga Perusahaan (payment point), sehubungan dengan pengiriman dana hasil pembayaran Angsuran dan/atau pelunasan Nilai Terutang dari Rekening Penampungan atau rekening Penyelenggara kepada Rekening Bank Pemberi Pinjaman;

3. menyampaikan pengingat waktu pembayaran Angsuran kepada Peminjam (termasuk “somasi” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (“KUHPerdata”) dalam hal Peminjam lalai melaksanakan kewajiban finansialnya yang diatur dalam Perjanjian dan/atau Perjanjian dengan Para Pihak lainnya ini);

4. pembukaan Rekening Penampungan dan/atau Rekening Virtual, maupun rekening jenis lainnya pada bank rekanan atau rekanan pihak ketiga Perusahaan (payment point) dalam rangka pelaksanaan LPMUBTI, Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya, berikut mengurus hal-hal yang sewajarnya diperlukan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta kebijakan bank yang bersangkutan terkait pembukaan rekening(-rekening) tersebut, termasuk menerima, menyerahkan dan menandatangani serta menyepakati dokumen, formulir, surat atau memberikan keterangan atau informasi terkait Pemberi Pinjaman dalam rangka pembukaan dan pemanfaatan kedua rekening yang dimaksud;

5. menyalurkan dana milik Pemberi Pinjaman yang berada dalam Rekening Penampungan atau rekening Penyelenggara sebagaimana diidentifikasikan melalui Rekening Virtual Pemberi Pinjaman untuk ditujukan kepada Rekening Penjual dalam rangka transaksi pembelian Obyek Pembiayaan oleh Peminjam dengan memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan;

6. mengajukan perintah pencairan dana untuk pengirimannya kepada Rekening Penjual atau instruksi (baik secara konvensional, maupun dengan automation atau standing instruction) kepada bank rekanan pembuat Rekening Penampungan atau Rekening Virtual (dengan memperhatikan ketentuan dalam persetujuan antara Perusahaan dengan bank rekanan pembuat atau penyedia Rekening Penampungan atau Rekening Virtual) atau ke rekanan pihak ketiga Perusahaan (payment point) sehubungan dengan pemindahbukuan dan pengalihan dana Pinjaman kepada Rekening Penjual yang telah dipilih oleh Pemberi Pinjaman atau kuasanya untuk tujuan penyaluran Pinjaman serta pengiriman dana hasil pembayaran Angsuran dan/atau Nilai Terutang dari Rekening Penampungan atau rekening Penyelenggara kepada Rekening Bank Pemberi Pinjaman;

7. tindakan-tindakan lain terkait yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya, kepatuhan terhadap POJK 77, surat edaran OJK terkait, peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku terkait LPMUBTI, Perjanjian serta pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian.

   1. Ketentuan ini wajib dipersamakan dan memiliki akibat hukum yang sama dengan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdata sehingga tidak diperlukan surat kuasa terpisah untuk keabsahan, legalitas atau keberlakuan Kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

   2. Pemberi Pinjaman dengan ini sepakat dan menyatakan bahwa setiap tindakan, hak, wewenang, keputusan dan/atau kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman. Perusahaan wajib mengupayakan pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Kuasa. Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan konfirmasi, persetujuan dan ratifikasi terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan maupun pengganti serta kuasa substitusi lainnya untuk dan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini serta Perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

   3. Ketentuan mengenai pemberian kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1 ini berakhir saat:

1. Perjanjian ini berakhir (kecuali atas pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.3 ini);

2. berakhirnya Perjanjian sesuai ketentuan Pasal 21 Perjanjian, dengan syarat bahwa seluruh Nilai Terutang telah dilunasi oleh Peminjam;

3. pembekuan kegiatan usaha Perusahaan oleh pihak yang berwenang; dan/atau

4. dicabutnya izin usaha Perusahaan, mana yang lebih dahulu terpenuhi.

 

PASAL 6

KONDISI PRASYARAT PEMANFAATAN FASILITAS PEMBIAYAAN

​

1. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2.1 huruf (d) Perjanjian ini, setiap pemanfaatan dan pencairan Fasilitas Pembiayaan hanya dapat diterima atau diproses oleh Pemberi Pinjaman apabila kondisi-kondisi prasyarat sebagai berikut tetap terpenuhi secara akumulatif oleh Peminjam dari waktu ke waktu:

1. jumlah Fasilitas Pembiayaan (credit limit) masih tersedia sebagaimana ditampilkan pada Akun Peminjam dalam Platform;

2. tidak ada kelalaian Peminjam atau pelanggaran ketentuan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya yang berlanjut dari atau sehubungan dengan kewajiban finansial Peminjam berdasarkan kedua perjanjian tersebut, termasuk kewajiban hukum Peminjam atas ketentuan Kebijakan Privasi maupun Syarat dan Ketentuan Platform yang diberlakukan Perusahaan dari waktu ke waktu;

3. pernyataan, jaminan dan janji Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini adalah benar dan akurat setiap waktu;

4. Peminjam telah lolos proses asesmen atau verifikasi anti-fraud terhadap pribadi Peminjam dan/atau seluruh dokumen dan keterangan atau informasi yang diajukan Peminjam kepada Perusahaan atau diterima maupun diakses Perusahaan dari Peminjam melalui Platform atau cara apapun yang tidak bertentangan dengan hukum; dan

5. terpenuhi dan tuntasnya seluruh P4F sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

1. Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan berhak mengakhiri Fasilitas Pembiayaan jika Peminjam gagal memenuhi kondisi prasyarat pada Pasal 6.1 huruf (b), (c) dan (d) Perjanjian ini, tanpa kewajiban bagi Pemberi Pinjaman dan/atau Perusahaan (dan/atau Pihak Terkait) untuk memberi ganti rugi, penggantian, manfaat ekonomi (commercial benefit) atau keistimewaan (privilege) dalam wujud apapun (“Pengakhiran Fasilitas Pembiayaan”).

2. Untuk menghindari keraguan, maka Pengakhiran Fasilitas Pembiayaan tidak akan mengurangi, merubah atau mengakhiri kewajiban finansial terutang Peminjam termasuk dan tidak terbatas pada hak tagih Pemberi Pinjaman dan/atau Perusahaan terhadapnya atau mengunci handphone Peminjam sehingga Peminjam tidak dapat menggunakan, memakai, dan/atau membuka handphone tersebut sama sekali berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya. Dengan kata lain, Peminjam memahami bahwa Perusahaan dapat tetap mengupayakan tindakan penagihan terhadap Peminjam dan mengunci handphone Peminjam untuk tujuan pelunasan kewajiban finansial tersebut yaitu Nilai Terutang.

​

PASAL 7

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN ANGSURAN SERTA NILAI TERUTANG

​

1. Pelunasan setiap Nilai Terutang yang diatur dalam masing-masing Perjanjian dengan Para Pihak lainnya wajib dilaksanakan sesuai ketentuan Perjanjian dengan Para Pihak lainnya melalui pembayaran Angsuran sesuai Jadwal Angsuran yang ditetapkan dalam seluruh Perjanjian dengan Para Pihak lainnya.

2. Pelunasan dalam wujud pembayaran setiap Angsuran sesuai Jadwal Angsuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.1 di atas wajib dilakukan Peminjam dengan cara mengirimkan dana untuk pembayaran dan pelunasan Angsuran dalam 1 (satu) kali pembayaran sekaligus melalui:

1. penyerahan dana sesuai dan setara dengan nilai Angsuran oleh Peminjam ke rekanan pihak ketiga Perusahaan (payment point) sebagaimana dipublikasikan pada platform atau Akun Peminjam (atau media lainnya seperti, antara lain, e-mail atau short message service (SMS) pada nomor telepon Peminjam yang terdaftar pada Platform) sebagai pihak yang berwenang menerima pembayaran dan pelunasan Angsuran untuk diteruskan kepada Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan;

2. Pengambilan dana senilai atau setara dengan Angsuran secara langsung dari Peminjam oleh karyawan dalam divisi atau departemen penagihan utang internal Perusahaan atau pihak lain yang ditentukan Perusahaan dari waktu ke waktu sebagaimana dibuktikan dengan tanda identitas digital (digital identity) yang menjelaskan kewenangan karyawan tersebut untuk menagih dan menerima pembayaran Angsuran untuk dan atas nama Perusahaan dan demi kepentingan masing-masing Pemberi Pinjaman dan Perusahaan selaku penerima Kuasa dari Pemberi Pinjaman.

   1. Keadaan dimana Peminjam belum atau gagal melunasi Angsuran secara tepat waktu sesuai Jadwal Angsuran diakui oleh Peminjam sebagai bukti tunggal atas terjadinya peristiwa cedera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian ini, atau kelalaian Peminjam untuk memenuhi kewajiban hukumnya tanpa diperlukan somasi atau surat pemberitahuan untuk menyatakan kelalaian tersebut, sehingga Perusahaan dapat melaksanakan hak-hak hukumnya terhadap Peminjam berdasarkan Perjanjian ini dan KUHPerdata.

   2. Atas salah satu wujud peristiwa cedera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian ini, maka setiap jumlah Angsuran yang gagal dilunasi sesuai dengan Jadwal Angsuran akan dihitung sebagai Tunggakan terhitung mulai tanggal berikutnya dari tanggal yang ditetapkan dalam Jadwal Angsuran sampai dengan tanggal pelunasan Angsuran tertunggak tersebut. Atas Tunggakan tersebut, maka Peminjam akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar yang ditetapkan oleh Perusahaan dan tertuang dalam Perjanjian dengan Para Pihak lainnya (berikut Akun Peminjam) terkait yang wajib dibayar secara sekaligus dengan jumlah Tunggakan dan Perusahaan atau rekanan Perusahaan berhak untuk mengunci handphone Peminjam, sehingga handphone tersebut tidak dapat digunakan, dipakai, dan/atau dibuka sebagaimana mestinya sampai pada tanggal Peminjam melunasi Nilai terutang. Jika tanggal jatuh tempo Angsuran pada Jadwal Angsuran jatuh pada hari diluar Hari Kerja, maka Peminjam wajib melakukan pelunasan Angsuran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.

   3. Atas setiap penerimaan dana pembayaran, pengembalian dan/atau pelunasan Angsuran berdasarkan ketentuan Pasal 7 ini (“Dana Hasil Pembayaran”), Perusahaan wajib mengkreditkan dan mengalokasikan Dana Hasil Pembayaran yang diterima dari rekanan pihak ketiga Perusahaan (payment point) atau di Rekening Penampungan, rekening Penyelenggara, Rekening Virtual, atau Rekening Bank Pemberi Pinjaman.

   4. Semua biaya dan pengeluaran bank yang timbul sehubungan dengan setiap aktivitas atau tindakan pengiriman atau pembayaran yang dilakukan oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Pihak yang terkait tersebut.

   5. Segala biaya-biaya yang timbul dari atau terkait dengan pelaksanaan Perjanjian dengan Para Pihak lainnya wajib ditanggung oleh Peminjam tanpa melibatkan atau meminta penggantian maupun kompensasi dari Perusahaan dan/atau Pemberi Pinjaman. Jika terjadi perubahan dalam suatu perundang-undangan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman yang mengakibatnya naiknya biaya tersebut yang dialami Pemberi Pinjaman dalam penyediaan Fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan, maka biaya tambahan tersebut menjadi tanggung jawab mutlak Peminjam. Dalam hal ini jika Pemberi Pinjaman meminta Peminjam untuk mendahulukan kewajiban pembayaran tersebut pada ayat ini, maka Peminjam wajib membayar kembali seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Pinjaman untuk kepentingan Peminjam dari atau sehubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan Fasilitas Pembiayaan.

   6. Setiap pembayaran dan pelunasan Angsuran dan/atau Nilai Terutang dianggap terjadi, tuntas dan lengkap pada saat dana pembayaran dan pelunasannya telah diterima dalam Rekening Penampungan atau rekening Penyelenggara sebagaimana dikonfirmasikan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu perihal penerimaan tersebut dan menjadi bukti tunggal mengenai tuntasnya penerimaan sebagaimana dimaksud di atas.

 

PASAL 8

PELUNASAN DIPERCEPAT

​

1. Peminjam dapat melunasi seluruh sisa Angsuran atau Nilai Terutang sebagaimana diatur dalam masing-masing Perjanjian dengan Para Pihak lainnya setiap saat sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pinjaman (“Pelunasan Dipercepat”). Dalam hal Peminjam melakukan Pelunasan Dipercepat, Peminjam wajib:

1. memberitahukan kepada Perusahaan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Pelunasan Dipercepat. Perusahaan selanjutnya akan meneruskan informasi tersebut kepada Pemberi Pinjaman; dan

2. melunasi seluruh sisa Angsuran atau Nilai Terutang, tanpa terkecuali dan secara serentak dengan tunduk pada ketentuan pelunasan Nilai Terutang dalam Pasal 7.2 Perjanjian;

1. Bukti pelunasan tuntas atas sisa Angsuran atau Nilai Terutang terkait Pelunasan Dipercepat wajib dibuktikan sesuai dengan ketentuan Pasal 7.8 Perjanjian.

2. Pelunasan Dipercepat dikenakan biaya sebagai berikut:

1. untuk masa angsuran berjalan kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan: 5% (lima persen) dari sisa utang pokok yang tercatat pada saat pelunasan ditambah biaya administrasi sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu Rupiah);

2. untuk masa angsuran berjalan lebih dari 6 (enam) bulan: 5% (lima persen) dari sisa utang pokok yang tercatat pada saat pelunasan.

Ketentuan mengenai pembayaran di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penerima Pinjaman. 

​

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

​

Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Peminjam

Hak

1. untuk memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan khusus untuk pembelian Obyek Pembiayaan dari Penjual;

2. untuk menerima informasi apapun dari Pemberi Pinjaman yang berkaitan dengan aspek komersial Nilai Terutang, termasuk antara lain Angsuran, Bunga Pembiayaan, Denda Keterlambatan, Biaya Lain dan kewajiban finansial lainnya (jika ada) sebagaimana akan ditampilkan Perusahaan pada Akun Peminjam atau e-mail Peminjam yang terdaftar pada Platform maupun media lainnya yang ditentukan Perusahaan dari waktu ke waktu untuk tujuan pemberian informasi dimaksud;

3. menerima informasi perihal keterangan Penjual, alamat dan nomor telepon serta e-mail Penjual pada Akun Peminjam untuk tujuan pembelian Obyek Pembiayaan dari Penjual tersebut maupun keperluan korespondensi lainnya sehubungan dengan keadaan dan keterangan seputar Obyek Pembiayaan;

4. mengajukan aduan, saran atau kritik, melalui Akun Peminjam atau Platform, seputar LPMUBTI dari Perusahaan maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Perusahaan, karyawan Perusahaan dan/atau Penjual dalam konteks pemanfaatan Fasilitas Pembiayaan, penagihan Angsuran dan/atau Nilai Terutang dan/atau pembelian Obyek Pembiayaan maupun transparansi keterangan atau kondisi Obyek Pembiayaan.

​

Kewajiban

1. untuk membayar dan melunasi seluruh kewajiban finansial berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan Perjanjian dengan Para Pihak lainnya terkait;

2. untuk memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana disediakan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini untuk tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

3. untuk melakukan transaksi pembelian Obyek Pembiayaan dan melaksanakan setiap korespondensi atau aktivitas jual beli dengan Penjual dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku maupun mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini serta kerugian baik secara material atau reputasi bagi Pemberi Pinjaman, Perusahaan (berikut Pihak Terkait) dan/atau Penjual, baik melalui Peminjam atau pihak lain yang diutus, dikuasakan maupun bekerjasama dengan Peminjam;

4. mematuhi Kebijakan Privasi, termasuk mengizinkan Perusahaan untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman menghubungi “Nomor Darurat” sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Privasi dalam rangka pengajuan dan pelaksanaan Permohonan Asistensi ketika Peminjam gagal melunasi Angsuran atau kewajiban finansial lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya sesuai ketentuan Kebijakan Privasi;

5. memenuhi seluruh kewajibannya dan hak Pemberi Pinjaman maupun Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini serta memastikan kepatuhan sepenuhnya terhadap seluruh ketentuan Perjanjian ini;

6. memberikan jaminan berupa handphone atau telepon seluler kepada Perusahaan, dimana handphone tersebut akan terkunci dan tidak dapat digunakan, dipakai, dan/atau dibuka sebagaimana mestinya apabila Peminjam telah gagal melunasi Nilai Terutang;

7. sepanjang dipersyaratkan atau diwajibkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dari waktu ke waktu mematuhi semua persyaratan pelaporan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam kaitannya dengan kesepakatan dan pelaksanaan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas untuk memastikan bahwa:

8. Peminjam telah mematuhi dan memasukkan laporan-laporan transaksi ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/22/PBI/2014 tertanggal 31 Desember 2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri; Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/3/DSta/2015 tertanggal 6 Maret 2015 tentang Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia 17/24/DSta/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu);

9. jika disyaratkan oleh Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tertanggal 4 September 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri (sebagaimana dapat diubah lebih lanjut), dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu, suatu laporan berkala kepada Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri/PKLN terkait kinerja pinjaman luar negeri yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian ini diberikan;

10. jika disyaratkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-261/MK/IV/5/1973 tertanggal 3 Mei 1973 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 417/KMK.013/1989 tentang Perubahan Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-261/MK/IV/5/1973 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri (sebagaimana dapat diubah lebih lanjut), dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu; dan

11. tidak melakukan penipuan (fraud) atau tipu muslihat kepada Pihak lain dan memastikan kebenaran, keakuratan, dan keaslian data yang diberikan oleh Peminjam dalam Platform, Perusahaan, atau Pemberi Pinjaman, termasuk dan tidak terbatas pada tidak menggunakan data orang lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman atau Perusahaan.

​

maka suatu laporan berkala kepada Kementerian Keuangan dan/atau Bank Indonesia tentang pinjaman luar negeri diserahkan sejak tanggal efektif dari Perjanjian dan setiap 3 (tiga) bulan berikutnya sehubungan dengan Perjanjian ini;

​

1. melaporkan kepada Perusahaan setiap sengketa perdata, ketenagakerjaan, pajak dan/atau perkara pidana yang melibatkan Peminjam paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah diketahuinya peristiwa atau sengketa tersebut;

2. beriktikad baik menanggapi setiap korespondensi dengan Perusahaan terkait penagihan atas pelunasan kewajiban finansialnya, serta memberikan keterangan dan informasi yang akurat dari waktu ke waktu kepada Perusahaan atas permintaan Perusahaan atau yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya;

3. tidak mengalihkan seluruh hak, manfaat dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya;

4. dalam hubungan, transaksi dan komunikasinya dengan Penjual sehubungan dengan pemanfaatan Fasilitas Pembiayaan ini:

1. menolak, menghindari dan tidak terlibat dalam setiap upaya penipuan, pencemaran nama baik, sengketa atau pelanggaran hukum dalam wujud apapun terhadap Penjual maupun karyawan Penjual dan pihak terkait daripadanya;

2. memberi ganti rugi sepenuhnya (dan menjamin bahwa Pemberi Pinjaman dan/atau Perusahaan atau Pihak Terkait tidak terlibat atau dibebankan ganti rugi, kewajiban finansial atau akibat maupun permasalahan hukum dalam wujud apapun) kepada setiap Penjual yang secara nyata dirugikan oleh perbuatan atau keterlibatan Peminjam terkait perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1 huruf (b) angka (2) di atas;

3. bersikap transparan, jujur dan beriktikad baik serta mematuhi prosedur, syarat dan ketentuan jual beli yang sewajarnya diterapkan oleh Penjual dari waktu ke waktu dalam transaksi jual beli Obyek Pembiayaan;

4. menolak, menghindari dan tidak terlibat dalam, serta melaporkan setiap dugaan atau fakta upaya penipuan, pencemaran nama baik dan/atau pelanggaran ketentuan hukum yang dilakukan atau melibatkan Penjual atau karyawannya, termasuk antara Penjual dengan Penjual lainnya; dan

5. menolak, menghindari dan tidak terlibat dalam setiap upaya kerjasama atau kolaborasi bersama Penjual, baik sebagai rekan, pemberi bantuan, kuasa, utusan atau lainnya yang berpotensi dan/atau secara nyata melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan/atau merugikan Pemberi Pinjaman, Perusahaan dan/atau Pihak Terkait.

1. Peminjam wajib mengetahui dan mengerti bahwa Perusahaan atau Pemberi Pinjaman dapat mengalihkan piutang, melakukan cessie, novasi, dan/atau subrogasi atas Pinjaman dengan alasan apapun kepada pihak ketiga lainnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Peminjam.

   1. Pemberi Pinjaman

1. Hak (dilaksanakan pemenuhannya hanya dan khusus melalui Perusahaan berdasarkan Kuasa)

1. untuk menerima pelunasan Nilai Terutang, berikut Bunga Pembiayaan dan Denda Keterlambatan (apabila ada) dari Peminjam sesuai ketentuan Perjanjian dan/atau Perjanjian dengan Para Pihak lainnya;

2. untuk mengenakan dan melakukan perhitungan Denda Keterlambatan kepada Peminjam sebagai konsekuensi dari kegagalan atau kelalaian Peminjam untuk memenuhi kewajiban finansialnya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya;

3. menghubungi Nomor Darurat dengan mematuhi ketentuan Kebijakan Privasi dalam rangka pengajuan Permohonan Asistensi oleh Perusahaan ketika Peminjam gagal atau lalai melunasi kewajiban finansialnya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya;

4. meminta Nomor Darurat pengganti kepada pasangan Peminjam (apabila ada) dalam hal Nomor Darurat tidak dapat dihubungi atau tidak bersikap kooperatif dalam rangka pelaksanaan Permohonan Asistensi oleh alasan apapun; dan

5. melakukan penagihan langsung (field collection) maupun tidak langsung (desk collection) melalui Perusahaan kepada Peminjam yang terbukti cedera janji atas Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya di tempat tinggal atau lokasi usahanya, termasuk meminta petunjuk atau arahan dari anggota keluarga, kerabat, rekan atau karyawan Peminjam untuk tujuan menghubungi dan menghampiri Peminjam untuk tujuan penagihan Tunggakan.

6. Pemberi Pinjaman dapat mengalihkan piutang, melakukan cessie, novasi, dan/atau subrogasi atas Pinjaman dengan alasan apapun kepada pihak ketiga lainnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Peminjam.

 

1. Kewajiban (dilaksanakan pemenuhannya hanya dan khusus melalui Perusahaan berdasarkan Kuasa)

1. untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman yang diatur dalam Perjanjian menyalurkan jumlah Pinjaman (sebagaimana diatur dalam Pasal 2.1 dari Perjanjian ini) kepada Peminjam dalam rangka pemanfaatan Fasilitas Pembiayaan khusus untuk pembelian Obyek Pembiayaan;

2. untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada Peminjam pada Platform atau Akun Peminjam terkait dengan jumlah Angsuran, Bunga Pembiayaan, Bunga Keterlambatan, Biaya Lain serta kewajiban finansial bagi Peminjam lainnya (apabila ada);

3. menanggapi laporan atau aduan Peminjam sehubungan dengan dugaan penagihan atas pelunasan Pinjaman yang dilakukan Perusahaan yang diduga bersifat intimidatif, disertai dengan ancaman kekerasan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku; dan

4. untuk melaksanakan kewajiban lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini.

 

Perusahaan

1. Hak

1. untuk menagihkan pembayaran dari Peminjam atas seluruh kewajiban finansial berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan Perjanjian dengan Para Pihak lainnya terkait;

2. untuk mendapatkan, mengambil, menyimpan, menggunakan, meminta, mengirimkan, dan/atau menyalin atas data-data atau informasi Peminjam yang dapat bersifat data pribadi sehubungan dengan Perjanjian ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

3. untuk mengatur, membuat, mengubah, dan/atau menambahkan baik sebagian atau seluruhnya atas ketentuan, syarat, perjanjian, kesepakatan, dan/atau kewajiban Peminjam berdasarkan diskresi Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

4. Perusahaan dapat mengalihkan piutang, melakukan cessie, novasi, dan/atau subrogasi atas Pinjaman dengan alasan apapun kepada pihak ketiga lainnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Peminjam.

1. Kewajiban

1. memastikan pencairan jumlah Pinjaman kepada Peminjam sesuai ketentuan Perjanjian dengan Para Pihak lainnya dan dengan tunduk pada Prosedur Pencairan Fasilitas Pembiayaan;

2. memastikan pengiriman kembali dana hasil pembayaran Angsuran dan pelunasan Nilai Terutang dari Peminjam kepada Pemberi Pinjaman sesuai ketentuan Perjanjian Penyaluran Pinjaman dan Perjanjian Kemitraan;

3. menghindari penyalahgunaan Kuasa dari Peminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini yang dapat atau secara nyata merugikan Pemberi Pinjaman; dan

4. memastikan penunjukan pihak ketiga lain (apabila dianggap perlu sesuai diskresi Perusahaan) untuk melaksanakan penagihan kewajiban finansial Peminjam dan pemenuhan hak Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian dengan Para Pihak lainnya dalam hal Perusahaan berhenti beroperasi, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut surat pendaftaran atau izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan karena alasan apapun.